Detikcom adalah corong PDI-P dan Megawati

Senin - Grup 'Say No To Mega' di jejaring sosial Facebook merugikan PDIP. PDIP pun diminta melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu.

"Pelaku bisa dikenakan UU Pemilu. Siapapun yang merugikan, kami akan padukan dengan pasal 84 UU Pemilu," kata Ketua Bawaslu Nurhidayat Sardini di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (6/4/2009).

Nurhidayat mengatakan, pihaknya menanggapi adanya grup yang terkesan menjelek-jelekkan salah satu capres tersebut sama seperti black campaign SMS. Bawaslu tentu tidak bisa mengcek satu per satu siapa pelakunya.

"Itu sama saja seperti SMS. Kami tidak mungkin menggeledah tiap HP orang yang kami curigai," ujarnya.

Menurut Nurhidayat, jenis black campaign tersebut termasuk dalam kategori sebagai tindakan yang dilarang dalam berkampanye. Hal itu bisa dikenakan tindak pidana pemilu. "Itu termasuk larangan dalam kampanye. Itu ada unsur pidananya," jelasnya.

Diambil dari detikcom. Perhatikan bahwa tidak banyak berita di detikcom tentang account facebook tersebut, dibandingkan dengan media-media online yang lain, yang bahkan memuat foto halaman depan facebook. Perhatikan juga berita-berita tentang PDI-P dan Megawati dalam setahun terakhir, bandingkan dengan media online politik yang lain. Detikcom adalah corong PDI-P dan Megawati, secara tersamar.

LSM Warning Jangan Pilih 89 Politisi Busuk

Rabu - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2009, beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan warning kepada masyarakat agar jangan memilih politisi busuk. Ada 89 politisi dari berbagai partai politik yang diindikasikan busuk.

"Kami menemukan 89 orang kandidat legislatif yang dapat dikategorikan bermasalah," demikian rilis yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk (Ganti Polbus), Selasa (7/4/2009).

Menurut ICW dan Ganti Polbus kriteria politisi busuk yang bermasalah itu ada 6. Pertama boros, tamak dan korup, kemudian penjahat atau pencemar lingkungan, pelaku kekerasan HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM, pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan melakukan diskriminasi pada perempuan, pemakai narkoba dan pelindung bisnis narkoba, serta pelaku penggusuran dan tindakan yang tidak melindungi hak epoleksos (ekonomi, politik, sosial) buruh dan rakyat miskin.

"Untuk pemilih yang akan menentukan pilihannya pada hari-H Pemilu 9 April mendatang, harus memastikan bahwa yang dipilihnya bukanlah politisi bermasalah," imbuh ICW dan Ganti Polbus.

Berikut 89 politisi busuk dari berbagai parpol. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ada 32 politisi, Partai Demokrat (PD) ada 14 politisi, Partai Golongan Karya (Golkar) ada 12 politisi, Partai Amanat Nasional (PAN) ada 8 politisi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada 5 politisi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ada 3 politisi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing ada 2 politisi. Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).

Diambil dari detikcom

PDI-P Laporkan Facebook "Say No!!! to Megawati" ke Bawaslu

Senin — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menindaklanjuti munculnya grup dalam jaringan pertemanan di dunia maya, Facebook, yang menggunakan nama "Say No!!! to Megawati".

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, Senin (6/4) siang, mengatakan, keberadaan grup dalam Facebook itu merupakan bagian dari upaya mendiskreditkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

PDI Perjuangan, kata Pramono, akan segera melaporkan komunitas itu kepada pengawas pemilu. "Pasti itu merupakan black campaign yang dilakukan dengan sangat terbuka. Dalam UU Pemilu, pelaku bisa diancam pidana pasal 270 dengan hukuman 24 bulan. Kami meminta Bawaslu menyikapi hal ini karena ada upaya mengadu domba," kata Pramono saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Laporan kepada pengawas pemilu akan segera dilayangkan PDI Perjuangan. Selain itu, partai berlambang banteng moncong putih itu juga akan membentuk tim guna melacak siapa yang menggagas komunitas itu. "Karena sudah sangat kasar, dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Kita boleh bersaing, tapi harus secara sehat," ujarnya.

Ia pun menduga, komunitas itu sengaja dibuat oleh lawan politik Megawati.

Diambil dari kompas.com

Pengamat: Iklan Sembako Kurang Elok

Selasa - Iklan politik calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dianggap kurang elok. Walau maksudnya membantu rakyat akibat krisis ekonomi dengan membagikan sembako, tapi itu hanya untuk kepentingan politik Pemilu 2009.

"Iklan politik sembako kurang elok, karena hanya memanfaatkan keperluan
politik semata, padahal pada saat ini yang dibutuhkan adalah kerjasama bagaimana mencari solusi dalam mengatasi krisis ekonomi global," kata pengamat sosial dan politik FISIP-UI Kastorius Sinaga yang dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (25/11/2008).

Seperti diketahui, iklan politik Megawati dan partainya itu dimuat di sejumlah koran dan media elektronik belakangan ini. Dalam iklan itu, Megawati dan PDIP menjanjikan program 100 hari pertama adalah memperjuangkan sembako murah.

Kastorius berpendapat, sebaiknya para pimpinan parpol tidak hanya melihat pada kepentingan politik sesaat, khususnya menjelang Pemilu 2009 saja. Tapi memperhatikan juga situasi yang berkembang saat ini dengan mencari solusi bersama menghadapi krisis ekonomi global guna menghindari dampak buruknya pada rakyat.

"Sebaiknya mereka duduk bersama, untuk mencari konsep yang terbaik dalam menghadapi krisis ekonomi global tersebut agar tidak merugikan masyarakat Indonesia, khususnya rakyat miskin," jelasnya.

Sebelumnya Menkominfo Muhammad Nuh di Nusa Dua, Bali, Senin 24 November kemarin meminta agar media massa tetap menjaga netralitasnya dan tidak berpihak dalam masa kampanye pemilu 2009. Alasannya, media massa saat ini menjadi alat yang paling efektif bagi parpol apalagi menjelang kampanye nanti.

Sementara Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai, rakyat Indonesia saat ini semakin cerdas dalam menilai berbagai iklan politik sejumlah tokoh dan parpol di media massa. Justru masyarakat akan menilai dan menagih janji-janji politik dalam iklan itu kepada parpol dan tokoh capres yang ada.

"Percayalah masyarakat tidak akan memilih orang-orang itu jika faktanya tidak sesuai dengan isi iklan. Itu justru merugikan mereka sendiri yang telah mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk beriklan," kata dia.(zal/irw)

Diambil dari detikcom

PDIP Minta Debat Capres Dipersingkat


JAKARTA Sebelum frekuensi debat capres mengerucut menjadi fix lima kali di rapat panja (panitia kerja), usul fraksi-fraksi cukup beragam. FPG mengusulkan debat dilakukan minimal lima kali dan FPPP minimal tiga kali. FPKS malah minta sepuluh kali.

FPDIP yang awalnya diduga menolak debat capres ternyata menyetujui. Hanya, mereka mengusulkan agar intensitasnya maksimal tiga kali. ''Tapi, dua kali saya kira sudah cukup ideal. Kita ini kan tidak sedang mencari presiden yang ahli debat saja,'' kata Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres dari FPDIP Yasonna Laoly.

Ketika rapat panitia kerja (panja) menyepakati intensitas debat capres sebanyak lima kali, PDIP tetap tidak terima. Keberatan mereka mencuat kembali dalam rapat timsin (tim sinkronisasi) RUU Pilpres, 3 September lalu, yang seharusnya tinggal mengcross check materi-materi di DIM (daftar inventaris masalah) yang telah disepakati.

''Kami akan meminta pasal ini dibahas lagi di panja, sekitar minggu ketiga Oktober,'' cetusnya. Dia beralasan, waktu yang tersedia, mulai penetapan pasangan capres oleh KPU sampai hari pemungutan suara, maksimal hanya 1,5-2 bulan.

Menurut Yasonna, masa kampanye itu lebih baik dimanfaatkan untuk sowan ke daerah menemui petani, pedagang pasar, atau nelayan. Dia juga menyampaikan bahwa intensitas debat capres di negara yang demokrasinya sudah cukup mapan seperti AS saja biasanya hanya 2-3 kali.

Padahal, imbuh Yasonna, jumlah penduduk AS jauh lebih besar daripada Indonesia dan di sana terdapat lebih dari 50 negara bagian. Sementara itu, Indonesia hanya memiliki 33 provinsi. ''Di AS, debat capres menjadi semacam kebiasaan atau konvensi dalam demokrasi mereka. Jadi, tidak diatur undang-undang,'' katanya.

Secara terpisah, Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin terkesan keberatan dengan permintaan FPDIP. ''Debat capres tetap lima kali. Nggak ada yang mengusulkan untuk diubah. Semua materi substansi sudah selesai,'' ujarnya. (pri)

Diambil dari Jawa Pos

PDIP Kepleset Debat Capres (Lagi)...




Jakarta PDIP sepertinya tak henti didera luka. Sialnya, hal itu tak melulu karena serangan dari lawan.

Terakhir, PDIP terkena sabetan soal debat kandidat presiden. Meski sebelumnya sudah menyepakati jumlah debat berkisar antara 5 - 10 kali, bekalangan para politisi PDIP di parlemen mulai mempersoalkannya lagi. Mereka rata-rata menghendaki agar debat antar capres itu cukup 2 - 3 saja. Apa argumentasi mereka?

"Kita bukan sedang mencari presiden ahli debat," kata Yasona Laoly, politisi PDIP yang menjabat sebagai wakil ketua Pansus RUU Pilpres. ""Kualitas visi dan misi yang relevan, bukan kemampuan berdebat (yang perlu dimiliki capres)," kata Firman Jaya Deli, politisi moncong putih lainnya. "Jangan substansi dikalahkan dengan retorika. Debat harus menjadikan rakyat sebagai subyek, bukan obyek. Karena itu, debat capres-cawapres harus disikapi secara bijak," ujar Maurar Sirait, politisi muda partai ini.

Sadar atau tidak, argumentasi mereka justru mengukuhkan anggapan yang selama ini beredar di kalangan masyarakat. Sebagaimana diketahui, berkembang stereotype bahwa Megawati bukanlah figur yang cukup cerdas sehingga "minder" jika harus beradu argumentasi secara langsung dan terbuka.

Yang lebih celaka lagi, upaya partai ini merendahkan arti penting acara debat justru berlawanan dengan pernyataan mereka baru-baru ini yang menantang SBY untuk berdebat soal LNG Tangguh. Dengan mengumbar tantangan itu, implisit PDIP menyadari bahwa debat merupakan salah satu instrumen politik yang berarti untuk memperjelas duduk perkara dan sekaligus mempertegas titik berdiri seorang politisi terhadap sebuah isu kebijakan tertentu.

Bagi Pemilih, Debat Ada Gunanya,loh
Selain itu, argumentasi yang merendah-rendahkan arti penting debat sejatinya juga tak terlalu tepat. Pasalnya, acara debat antar kandidat capres akan memberikan kontribusi pada pemilih sekurang-kurangnya dalam dua hal.

Pertama, pemilih yang menonton akan mendapat informasi yang lebih baik lagi tentang isu maupun posisi dari seorang capres.Sebuah riset di Amerika Serikat menunjukkan bahwa penonton debat mendapat pendalaman informasi dari isu-isu yang diperbincangkan dalam debat. Namun, tidak untuk isu-isu yang tidak didiskusikan.

Yang kedua, penonton akan mendapat kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap aspek personal seorang capres. Hal itu diperolehnya dari memperhatikan gaya komunikasi interpersonal yang diperagakan seorang capres.

Dalam hal ini, pemilih belum tentu terpikat dengan capres yang pandai beretorika dan mengurai gagasan secara gamblang. Jika yang terlihat dari capres yang lihai itu adalah sosok yang "jumawa" bukan tak mungkin pemilih justru akan antipati.

Amunisi Berikutnya
Dan, soal debat bukan satu-satunya luka baru itu. Sebelumnya, mereka juga tergores soal padi. Sejatinya, SBY-lah yang terkena tohok lantaran buruknya kinerja padi supertoy HL 2 yang digagas oleh Heru Lelono, staf khusus kepresidenan.

Tapi, tak disangka, benih unggulan mereka yang diberi nama Mari Sejahterakan Petani (MSP) juga dipersoalkan. Selain dinilai melanggar regulasi, hasilnya juga tak sebaik yang digembar-gemborkan. Lebih celaka lagi karena PDIP berdalih rendahnya kinerja bibit MSP karena kelangkaan pupuk. Sebab, ada bantahan yang cukup menohok: mengapa petani di daerah yang sama yang mempergunakan bibit yang lain hasil panennya tetap bagus?

Di pekan mendatang, moncong putih masih berpotensi menuai luka baru dari soal penjualan tanker LVCC ke Pertamina yang sudah mulai diapungkan kembali. Jika begitu, sangat terbuka peluang soal penjualan Indosat juga bakal dilambungkan kembali ke publik.

Terkait ramadhan, ada kemungkinan Megawati bakal ditohok dengan pernyataannya pada acara debat presiden 2004 lalu. Ketika itu, Megawati disebut-sebut membanggakan industri bir sebagai prestasi pemerintah mengundang investor asing."Contohnya, di Pulogadung, masih ada investasi bir bermerek SanMiguel,"ujarnya. Kalau pernyataan ini dikontekskan lagi dengan semangat ramadhan, Megawati dan PDIP memang bakal tambah "bonyok" saja.

Dengan potensi gempuran seperti itu, PDIP mau tak mau dipaksa keadaan untuk terus bertahan. Padahal, sejatinya, sebagai opsisi, pakem dasar strategi kampanyenya adalah menyerang sang incumbent. Tapi, apa boleh buat, kini dia malah sibuk menangkis serangan.

Diambil dari berpolitik.com



Emir Moeis (FPDIP) Kecoh Wartawan

Anggota Komisi XI Emir Moeis, yang juga Ketua Panitia Anggaran DPR RI, berhasil meninggalkan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi "tanpa jejak" usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, Jumat (26/9).

Para wartawan yang menunggu sejak pagi terkecoh, karena menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Emir telah meninggalkan kantor KPK sejak pukul 15.00 WIB.

Emir yang dihubungi wartawan mengatakan, ia sengaja menghindar dari wartawan karena enggan diwawancarai.


Diambil dari KCM

Kalo emang bersih, kenapa lari, boss?