Anggota Komisi XI Emir Moeis, yang juga Ketua Panitia Anggaran DPR RI, berhasil meninggalkan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi "tanpa jejak" usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, Jumat (26/9).
Para wartawan yang menunggu sejak pagi terkecoh, karena menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Emir telah meninggalkan kantor KPK sejak pukul 15.00 WIB.
Emir yang dihubungi wartawan mengatakan, ia sengaja menghindar dari wartawan karena enggan diwawancarai.
Diambil dari KCM
Kalo emang bersih, kenapa lari, boss?
Dirut Artha Graha Dicekal
JAKARTA, JUMAT - Direktur Utama Bank Arta Graha, Andy Kasih dicekal terkait dugaan aliran ratusan cek perjalanan kepada sejumlah anggota DPR. Pencekalan ini terkait kasus penyuapan kepada anggota komisi IX DPR-RI saat fit and proper test Miranda Goeltom sebagai calon deputi gubernur senior Bank Indonesia tahun 2004.
Skandal 400 cek yang diduga mengalir ke sejumlah anggota DPR itu diketahui berasal dari sebuah lembaga keuangan Artha Graha. Lembaga keuangan itu diduga sebagai sumber dana yang kemudian dialihkan bentuknya menjadi 400 cek perjalanan oleh PT First Mujur.
Pencegahan terhadap Dirut Bank Arta Graha itu dimohonkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasar surat bernomor Kep 315/01/IX/2008 tertanggal 24 September 2008.
"Dia dicekal sejak 24 September 2008 dan berlaku selama satu tahun ke depan," kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Depkumham, Syaiful Rahman, Jumat (26/9). Pencekalan tersebut berlaku sampai dengan 24 September 2009 dengan surat pencegahan bernomor IMI.5.GR.02.06-3.20437.
Selain Dirut Bank Arta Graha, Depkumham juga mencegah Direktur Keuangan PT First Mujur, Budi Santoso dan pengusaha lain bernama Hidayat Lukman.
Hamburkan Uang di Akhir Jabatan: Ini Dia Nama-nama Mereka
"Nama-nama mereka adalah WS dari FPDS dan AA dari FPAN dari level pimpinan Komisi XI," sumber detikcom yang tahu internal rencana keberangkatan dari Jakarta membocorkan, Kamis (25/9/2008).
Nama-nama lainnya dari anggota Komisi XI yang terdaftar akan ikut terbang bersama rombongan antara lain dari Golkar, PDIP, PPP, dan PD. Informasi dari sumber ini sebenarnya bisa dikembangkan untuk melacak identitas lengkap mereka dengan mengakses halaman Komisi XI DPR RI
http://www.dpr.go.id/dpr/komisi.php?kom=Komisi%20XI
Update nama-nama mereka dijanjikan menyusul. Sementara publik juga bisa menghubungi mereka pada nomor 021-5756030, 021-5756031, 021-5756064 dan 021-5756077 atau melalui email set_komisi11@dpr.go.id
PPI Jerman yang hendak mengikuti jejak PPI Belanda melaksanakan fungsi kontrol terhadap para 'wakil rakyat' dapat melakukan aksinya mulai 9/10/2008. Dijadwalkan mulai hari itu rombongan besar DPR RI tersebut tiba di Frankfurt.
Dari rentang perjalanan rombongan selama 9 sampai 13/10/2008 atas biaya negara dengan itinerary Jakarta, Frankfurt, Berlin, Milan, Jakarta, mereka hanya bekerja selama 1 jam dengan bertemu mitra. Selebihnya adalah plesiran hingga ke Milan.
(es/es)
Cetro: Masyarakat Jangan Takut Laporkan Caleg Korup
Jakarta - 11.868 Caleg dari 38 partai politik (parpol) lolos masuk dalam daftar caleg sementara (DCS). Agar tidak membeli kucing dalam karung, masyarakat pun diminta mengecek kredibilitas sang caleg sebelum memilihnya.
"Jangan takut dan jangan ragu melaporkan ke KPU, DPR, KPUD dan DPRD jika mengetahui ada caleg di daerah masing-masing yang diduga terlibat korupsi," kata Direktur Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay kepada detikcom, Sabtu (27/9/2008).
Menurut dia, masyarakat hanya diberi waktu 10 hari untuk melakukan uji publik terhadap caleg setelah diumumkan oleh KPU. Waktu bagi masyarakat untuk mengecek caleg juga relatif singkat sehingga tidak optimal.
"Apa yang bisa dilakukan masyarakat minim. Informasi yang dibuka bagi masyarakat sedikit, hanya nama dan foto. Bahkan, banyak foto yang tidak ada. Itu membingungkan, apa KPU kerja tidak beres," ujar pria berkacamata ini.
Untuk itu, Hadar mengusulkan agar KPU segera memasang DCS di website sehingga dengan demikian masyarakat bisa mengakses tanpa harus ke kelurahan dan membeli koran.
"Perlu juga dipasang CV masing-masing caleg sehingga kelihatan nanti caleg sekolah di mana, lulus atau tidak. Bahkan bisa juga mengingatkan perilaku-perilaku yang dilakukan caleg sebelumnya," papar Hadar.
KPU pada Jumat 25 September mengumumkan dari 14.020 caleg yang diajukan oleh 38 parpol ke KPU, hanya 11.868 yang masuk ke dalam DCS.(aan/asy)
Tifatul Bantah Ingin Koalisi dengan PDIP
Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kiemas dengan gamblang mengatakan Presiden PKS Tifatul Sembiring ingin berkoalisi dengan PDIP. Namun pernyataan itu dibantah langsug oleh Tifatul.
"Saya belum pernah mengatakan begitu. Saya hanya pernah bilang, untuk 2009, perlu koalisi antara partai nasionalis dan Islami. Itu koalisi yang bagus menurut saya," kata Tifatul kepada detikcom, Kamis (18/9/2008).
Tifatul menerangkan, partai nasionalis bukan hanya PDIP, tapi juga ada partai lainnya. "Ya kan partai nasionalis nggak cuma PDIP. Banyak partai yang lain juga kan?" jawabnya sambil tertawa.
Namun, Tifatul mengakui sudah melakukan komunikasi dengan partai yang dipimpin oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu. Kedua partai itu pun sudah saling menghadiri acara yang digelar masing-masing partai.
"Tapi kan nggak bisa ketemu dua tiga kali langsung koalisi. Harus ada proses penyamaan visi dulu," ujarnya.
Untuk koalisi, kata Tifatul, bukan hanya dirinya sebagai pimpinan yang memutuskan. "Yang memutuskan untuk koalisi atau tidak itu ada di tangan Majelis Syuro PKS," tandasnya.
(ken/iy)
Diambil dari detikcom
"Saya belum pernah mengatakan begitu. Saya hanya pernah bilang, untuk 2009, perlu koalisi antara partai nasionalis dan Islami. Itu koalisi yang bagus menurut saya," kata Tifatul kepada detikcom, Kamis (18/9/2008).
Tifatul menerangkan, partai nasionalis bukan hanya PDIP, tapi juga ada partai lainnya. "Ya kan partai nasionalis nggak cuma PDIP. Banyak partai yang lain juga kan?" jawabnya sambil tertawa.
Namun, Tifatul mengakui sudah melakukan komunikasi dengan partai yang dipimpin oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu. Kedua partai itu pun sudah saling menghadiri acara yang digelar masing-masing partai.
"Tapi kan nggak bisa ketemu dua tiga kali langsung koalisi. Harus ada proses penyamaan visi dulu," ujarnya.
Untuk koalisi, kata Tifatul, bukan hanya dirinya sebagai pimpinan yang memutuskan. "Yang memutuskan untuk koalisi atau tidak itu ada di tangan Majelis Syuro PKS," tandasnya.
(ken/iy)
Diambil dari detikcom
Pencalegan Penuh Nepotisme, PDIP Gonjang-ganjing
Jakarta - Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabarnya banyak yang kecewa karena proses pencalegan penuh nepotisme. Sebab anak, istri, dan famili para elit PDIP yang diprioritaskan duduk di daftar caleg nomor urut jadi. Akibatnya banyak kader partai yang sejak lama berjuang tergeser atau tercoret dari daftar. Sumber detikcom di PDIP menyebutkan, elit DPP PDIP yang menitipkan anaknya di nomor urut jadi antara lain, Adang Ruchiyatna, Jacob Nuwa Wea, Theo Syafi'i, Sutjipto, Agnita Singadikane, Mangara Siahaan, dan Alexander Litaay. Selebihnya para pengurus DPP memasukkan istri atau keponakan untuk duduk di daftar nomor urut atas caleg dari PDIP. "Kader yang sakit hati ini mengancam memboikot pilihan partai dalam pilpres mendatang," jelas sumber tersebut. Sementara itu, Beathor Suryadi, caleg PDIP, mengatakan, kekecewaan itu cukup beralasan. Sebab dalam penetapan caleg di setiap dapil tidak ada uji kompetensi. "Seharusnya ada debat kualitas untuk menentukan caleg yang akan duduk di nomor urut atas. Sehingga ada ruang kesempatan bagi seluruh kader," jelas caleg yang akan bersaing dengan Taufiq Kiemas di dapil Jawa Barat 2. Tapi persoalannya, kata Beathor, di setiap dapil dibutuhkan caleg yang punya uang untuk menggerakkan mesin partai. Sehingga anak-anak pengurus DPP atau keluarganya dilibatkan. "Kalau di satu dapil hanya berisi aktivis semua, tanpa ada yang memiliki uang, mesin politik tidak akan jalan," pungkas Beathor.(ddg/iy)
Agus Condro, Kisah Padepokan dan Nge-Blog
(Foto: Andi S/ detikcom)
"Penghargaan ini bukan sebuah prestasi. Tapi memberikan keyakinan bahwa apa yang saya perjuangkan adalah benar," ujar Agus di Galeri Cafe TIM, Jakarta, Selasa (16/9/2008).
Seusai kembali menjadi rakyat biasa, dia mengaku akan banyak waktu menghabiskan waktu bersama keluarganya di kampung halaman. Bahkan dia akan fokus mengelola padepokannya yang memiliki lebih dari 1.500 judul buku.
"Banyak generasi muda dari pantura seperti Pekalongan, Bantul dan Pemalang yang menjadi teman diskusi. Mereka merupakan calon generasi penerus," tuturnya seraya sesekali menghisap rokok filter.
Meski sesekali juga ke Jakarta, tetapi dia merasa sudah kehilangan pos karena tidak lagi menjadi anggota DPR. Tapi itu bukan lagi masalah. Dia bersama rekan-rekannya kini meluncurkan website pribadi dengan nama www.aguscondro.com. Mengambil tag line 'Mari Mulai Dari Diri Sendiri' ia berharap situs tersebut dapat menjembatani pemikiran antar generasi, termasuk masukan, kritik dan saran lewat dunia maya bagi demokrasi.
"Teknisnya nanti asisten saya yang akan meng-upload pemikiran-pemikiran saya. Kalau nulis di komputer saya masih bisa tapi kalau harus upload ke internet, saya tidak bisa. Saya gaptek," tuturnya jujur.
Kini Agus berjalan tanpa beban. Bak rakyat biasa, dia hanya mengenakan baju hem tanpa label. Bicaranyapun ceplas-ceplos dengan logat Jawa yang kental. Meski demikian, dunia politikpun akan tetap menjadi melodrama hidupnya.
"Saya akan terus berjuang lewat politik. Dengan kasus ini, saya mengakhiri masa keanggotaan DPR dengan perasaan plong," tandasnya lega.(asp/gah)
Diambil dari detikcom, blog Agus Tjondro (gak penting, sih, tapi buat info aja) http://www.aguscondro.com/
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
