PDIP Minta Debat Capres Dipersingkat

JAKARTA Sebelum frekuensi debat capres mengerucut menjadi fix lima kali di rapat panja (panitia kerja), usul fraksi-fraksi cukup beragam. FPG mengusulkan debat dilakukan minimal lima kali dan FPPP minimal tiga kali. FPKS malah minta sepuluh kali.

FPDIP yang awalnya diduga menolak debat capres ternyata menyetujui. Hanya, mereka mengusulkan agar intensitasnya maksimal tiga kali. ''Tapi, dua kali saya kira sudah cukup ideal. Kita ini kan tidak sedang mencari presiden yang ahli debat saja,'' kata Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres dari FPDIP Yasonna Laoly.

Ketika rapat panitia kerja (panja) menyepakati intensitas debat capres sebanyak lima kali, PDIP tetap tidak terima. Keberatan mereka mencuat kembali dalam rapat timsin (tim sinkronisasi) RUU Pilpres, 3 September lalu, yang seharusnya tinggal mengcross check materi-materi di DIM (daftar inventaris masalah) yang telah disepakati.

''Kami akan meminta pasal ini dibahas lagi di panja, sekitar minggu ketiga Oktober,'' cetusnya. Dia beralasan, waktu yang tersedia, mulai penetapan pasangan capres oleh KPU sampai hari pemungutan suara, maksimal hanya 1,5-2 bulan.

Menurut Yasonna, masa kampanye itu lebih baik dimanfaatkan untuk sowan ke daerah menemui petani, pedagang pasar, atau nelayan. Dia juga menyampaikan bahwa intensitas debat capres di negara yang demokrasinya sudah cukup mapan seperti AS saja biasanya hanya 2-3 kali.

Padahal, imbuh Yasonna, jumlah penduduk AS jauh lebih besar daripada Indonesia dan di sana terdapat lebih dari 50 negara bagian. Sementara itu, Indonesia hanya memiliki 33 provinsi. ''Di AS, debat capres menjadi semacam kebiasaan atau konvensi dalam demokrasi mereka. Jadi, tidak diatur undang-undang,'' katanya.

Secara terpisah, Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin terkesan keberatan dengan permintaan FPDIP. ''Debat capres tetap lima kali. Nggak ada yang mengusulkan untuk diubah. Semua materi substansi sudah selesai,'' ujarnya. (pri)

Diambil dari Jawa Pos