Golkar Merasa Pernah Diingkari PDI-P

JAKARTA - Wacana koalisi yang digagas PDI Perjuangan dan Golkar saat ini, ternyata belum menjadi suatu keputusan bulat. Malahan, Golkar merasa pernah diingkari oleh PDI Perjuangan saat wacana koalisi mulai berkembang pada saat pertemuan dua partai besar ini bertemu di Medan dan Palembang beberapa waktu lalu.

Pengingkaran ini diungkapkan oleh Ketua Harian I Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu. "Kita (Golkar) pernah diiingkari oleh PDI-P. Setelah pertemuan di Medan dan Palembang waktu itu.Tak lama kemudian PDI-P malah deklarasi mencalonkan presidennya (Megawati). Nah, kita kalau sudah begitu,kita tidak bisa apa-apa. Kita kemudian merasa diingkari," kata Burhanudin Napitupulu dalam dialog politik yang diadakan di DPR, Jumat (29/7).

Rencana berkoalisi antara Golkar dan PDI-P, kata Burnap memang didorong oleh dewan penasihat. Namun, dewan penasihat (Golkar) bukanlah sang penentu. Segala keputusan di Golkar, Burnap menjelaskan, adalah ditentukan melalui rapat pimpinan (Rapim).

"Dalam rapim, itulah yang menentukan. Disana para pemikir-pemikir Golkar berkumpul. Jadi, wacana yang ada sekarang ini (koalisi), belum. Apalagi yang terlihat road show ke mana-mana Taufik Kiemas, bukan partai. Meski memang, di PDIP, dalam keputusannya berbeda dengan Golkar," kata Burnap.

Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Sutradara Ginting pada kesempatan yang sama menjelaskan, tak akan mungkin satu partai politik bisa berkuasa tanpa harus berkoalisi dengan kekuatan partai politik lain. Pemerintahan yang kuat, kata Sutradara, harus juga didukung mayoritas parlemen.

"Pemerintah tentunya, juga harus dapat dukungan dari local goverment, sehingga mampu menggerakan kepentingan nasional. Tidak seperti pemerintahan sekarang, tidak didukung mayoritas pemerintah lokal di daerah," Sutradara menjelaskan.

"Jadi, mustahil ada partai politik yang bisa berkuasa sendirian. Harus koalisi, dalam kerjasama poliitk di indonesia yang multi partai, menurut kami adalah sebuah keniscayaan. Koalisi permanen bukan hanya berbagi orang saja, tapi berbagi konsep. Itulah kemudian semangat untuk melakukan koalisi," katanya.

Direktur Eksekutif Indoberometer, Muhammad Qodari menilai, mustahil Golkar bisa berkoalisi dengan PDI-P bila dilakukan pada Pemilu legislatif. Termasuk, rencana untuk koalisi di pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 2009.

Alasan tidak mungkin melakukan koalisi di Pemilu legislatif, jelas Qodari, biasanya, bila ada kader Golkar yang kecewa, akan lari ke PDI-P, begitu juga sebaliknya. "Jadi, sebenarnya koalisi Golkar dan PDI-P di Pemilu legislatif sangat tidak mungkin karena akan saling membunuh, saling merebut simpatisannya masing-masing. Yang terjadi selama ini memang selalu begitu," kata Qodari.

Begitu juga koalisi yang dilakukan dalam Pemilu Presiden, itu juga bisa tidak mungkin antara Golkar dan PDI-P di 2009 nanti. Qodari meyakini, tidak akan mungkin Jusuf Kalla mau digandeng oleh Megawati Soekarnoputri.

"Karena kalau mau, maka Jusuf Kalla harus mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Kalau ini terjadi, maka akan ditertawakan rakyat. Apalagi selama PDI-P belum mengubah jawdal mengumumkan calon wapresnya tidak lama lagi. Sementara Golkar kemungkinan setelah Pemilu legislatif. Jadi, di Pemilu presiden sulit juga terjadi koalisi antara Golkar dan PDI-P," kata Qodari. (Persda Network/Rachmat Hidayat)

Diambil dari indonesiamemilih.com